BAE SONDE BAE, FLOBAMORA ITU KITA, NTT KITA PUNYA

BAE SONDE BAE, FLOBAMORA ITU KITA, NTT KITA PUNYA

 

Karya: Simply da Flores
Harmoni Institut

Dalam relasi kekerabatan, selama ini kata Flobamora begitu akrab dan bermakna. Flobamora akronim dari Flores, Sumba, Timor, Alor, dan Solor, Adonara, Lembata, Sabu, Rote, Semau di dalamnya.
Lagunya sering dinyanyikan dan ketika keluar wilayah ini, Lagu dan akronim Flobamora menjadi ikatan yang mempersatukan. Apakah di Flobamora ini juga mengikat kuat dan mempersatukan kita masyarakat pewaris adat budaya wilayah ini ? Kita tahu jawabannya.

Wilayah administrasi pemerintahan, propinsi kita adalah Propinsi Nusa Tenggara Timur, yang terpisah dari Nusa Tenggara sejak 1958. NTT sudah 63 tahun umurnya.

Sejak itu, dinamika sosial politik dan pembangunan daerah propinsi NTT, berjalan dengan banyak sejarah suka duka, gagal berhasil dan dinamika yang khas sesuai konteksnya. Siapa pemimpin, pada periode dan zaman apa, apa yang berhasil dan gagal, serta terjadi dalam konteks kebijakan politik lokal maupun Nasional yang khas. Tidak pernah sama, meskipun nama Propinsi sama dan nama Jabatan sama; dari Kades, Bupati hingga Gubernur.

Beberapa periode terakhir, pemilihan Gubernur dan Bupati terjadi secara langsung dan ada pemekaran wilayah Kabupaten di Propinsi kita NTT – daerah Flobamora Tercinta.

Sehubungan dengan ramainya pendapat, sebaran info dan yang dipersoalkan pada pertemuan Gubernur NTT – Pak Viktor dan masyarakat di Desa Rindi, Kec. Rindi, Kab.Sumba Timur, 27 November 2021, saya mencatat beberapa pikiran dan harapan untuk refleksi bersama. Kita Orang Flobamora dan masyarakat NTT.

Beberapa yang Jarang Dibicarakan

_Pertama,_ Daerah kita Flobamora, memiliki kekayaan adat budaya, sekaligus kondisi sosial ekonomi yang bervariatif. Tapi, kesulitan utama adalah mengelola sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada. Fakta, banyak yang sekolah dan berjuang menjadi PNS atau keluar daerah mengadu nasib. Lalu, banyak warga kita merantau dengan berbagai kondisi seadanya ke luar Flobamora. Sampai sekarang ditenggarai masih terjadi perdagangan orang dan catatan panjang kasus kekerasan serta kematian warga NTT. Salah satu sebabnya karena kemiskinan dan ingin cari kesejahteraan hidup yang lebih baik.

Secara Nasional, kita termasuk daerah miskin, tertinggal, bahkan banyak masalah sosial dan korupsi. Maka ada plesetan akronim, NTT artinya Nusa Termiskin dan Tertinggal, Nasib Tidak Tentu dan Nusa Termiskin dan Terkorup.

Tetapi kita mau maju dan semangat untuk lebih sejahtera, ini spirit dan modal kita yang nyata. Ada semangat, kegembiraan dan harapan. Menurut saya salah satu indikatornya, _bisa salah_ , adalah semangat menyatakan harkat diri dan solidaritas kekeluargaan, yang diwujudkan dalam berbagai bentuk perayaan dan pesta. Kita adalah _Homo Selebrator_ – makluk yang biasa merayakan berbagai momen kehidupan; dari lahir hingga mati.

Tentu, akibatnya secara ekonomis menjadi beban. Tapi, mengapa terus dilakukan berbagai perayaaan keagamaan, sosial, politik dan budaya itu hingga sekarang ? Bisa jadi indikator kemiskinan di luar Flobamora, tidak cocok di diberlakukan di sini, karena perbedaan nilai dan kepentingan.

_Kedua,_ Soal Pendapatan Asli Daerah yang kecil dan minus serta subsidi anggaran pembangunan dari Pusat – APBN.

Ini hal pokok, yang belum tentu semua masyarakat tahu dan paham. Karena kita ada dalam bingkai NKRI, maka wilayah kita mendapat anggaran rutin dan anggaran pembangunan. Jadi, kita membangun daerah ini, dengan dukungan daerah lain melalui pemerintah pusat. Kebijakan anggaran dari APBN membuat anggaran rutin pemerintah daerah berjalan dan ada anggaran pembangunan bisa terjadi; bukan dari pendapatan asli daerah kita yang minim.

Dengan kondisi ini, maka berbagai kebutuhan yang direncakan melalui mekanisme formal yang ada di pemerintah – (Musbangdes hingga tingkat Kabupaten dan Propinsi), tidak pernah terjawab maksimal. Ada banyak rencana dan kebutuhan mendesak, tetapi anggarannya tidak mencukupi atau tidak ada. Ini terus menumpuk dan berkelanjutan dari tahun ke tahun selama 63 tahun ini.
Salah satu akibatnya yakni bagaimana pembangunan bisa berkelanjutan ?

Yang terjadi adalah, bagaimana perjuangan kompromi eksekutif dan legislatif untuk menemukan dan memutuskan kebijakan anggaran yang terbatas, bahkan minus, bukan hasil PAD kita, untuk kebutuhan penting dan banyak di berbagai bidang bagi masyarakat di seluruh Propinsi NTT dan tiap Kabupaten.

Lalu, ada perubahan dari masa ke masa soal kebijakan Nasional menyangkut keuangan, APBN, sesuai dinamika politik yang terjadi hingga sekarang.

Di luar itu, ada lagi pengaruh sosial ekonomi nasional dan global, serta soal peta politik eksekutif dan legislatif di tingkat Nasional, Propinsi dan Kabupaten. Ini pun hal yang jarang diketahui, dan harus dicatat bahwa selalu berubah dari zaman Orla, Orba, Reformasi ke zaman now. Bahkan ini yang lebih berperan dalam kebijakan anggaran di setiap tingkatan; Pusat, Propinsi dsn Kabupaten.

_Ketiga_ Nama jabatan sama, konteks dan person – pribadi pejabat berbeda.

Ada jabatan seperti Kades, Bupati dan Gubernur. Setiap daerah mengalami di wilayah kita NTT, sejak zaman Orde Baru. Kita ingat Gubernur Eltari, Ben Boy, Piet Tallo, terakir Frans Lebu Raya dan sekarang pak Viktor. Juga Bupati dan Kades di wilayah kita masing-masing.

Nama jabatan sama, tetapi konteks dan waktu menjabat berbeda, dan pribadi pejabatnya berbeda.
Pertanyaan reflektif, sebagai orang adat budaya Flobamora dan masyarakat NTT.
Apakah sukses gagalnya pejabat sebelumnya (Kades, Bupati, Gubernur), wajar dan pantas ditimpahkan kepada pejabat yang sekarang? Apakah tumpukan masalah masa lalu harus jadi tanggungjawab pejabat saat ini, karena namanya sama? Dengan waktu yang terbatas, dana pembangunan yang minim, apakah semua masalah bisa segera diselesaikan pejabat sekarang, seperti membalik telapak tangan?

Dalam konteks adat budaya. Apakah kekurangan dan keterbatasan leluhur dan orangtua masa lalu, kita anak cucu sekarang duduk mengadili mereka. Apakah kita mau terima dipersalahkan pihak lain, bahwa kekeliruan atau kekurangan orangtua leluhur masa lalu, sebagai kesalahan kita pewaris sekarang? Misalnya soal kewajiban ritual, pembagian lahan, pembuatan kubur dan rumah adat.

Secara rasional, maupun dengan kearifan adat budaya lokal, kita semua tentu tidak mau. Kesalahan, masalah dan keterbatasan masa lalu, ditimpahkan dan dicap sebagai kesalahan kita sekarang, oleh pihak lain; hanya karena nama jabatan sama.

_Keempat_ Menjadi bagian dari masalah atau bagian solusi

Salah satu kearifan adat budaya lokal Flobamora yang sempat saya ikut belajar, ada prinsip dalam Adat Budaya yang istimewa. Dalam Tata Krama dan nilai adat, diajarkan untuk tegur sapa, saling menghormati dan jika ada masalah harus segera mencari solusi. Maka, jika terjadi salah kata, khilaf, salah paham dan perselisihan, ada kearifan lokal untuk secara adat budaya segera mencari solusi. Prinsipnya, masalah besar harus jadi kecil dan hilang. Persoalan berat jadi ringan dan selesai. Semua demi kehidupan nyata dan harkat martabat manusia yang menyayangi kehidupan sekarang, maupun ke depan, karena menghormati warisan kearifan luhur nenek moyang. Ini kekuatan kita di Flobamora.

Dalam kehidupan sosial maupun di berbagai lembaga modern dan pemerintah, tidak ada yang mau membiarkan masalah berlwrit, apalagi menciptakan masalah dan yakin hidup tenang di depan publik dengan masalah.

Di Maumere, Kabupaten Sikka, ada sebuah ungkapan untuk mengingatkan hal prinsip di atas yakni “hai meluk ganu anjo, bekang kepik ami gita”. Arti harafiahnya, “siapa yang suci bersih seperti malaikat, bentang sayap dan terbang supaya kami lihat”. Secara positif, ungakapan sosial budaya ini untuk mengingatkan bahwa jika ada salah, keliru, kilaf antar pribadi atau dalam kehidupan bersama, segera selesaikan; baik secara adat budaya maupun tata krama kearifan lokal, karena yang utama adalah harkat martabat kita dan sama-sama masih sayangi hidup ini. Fakta kodrati, kita selalu saling membutuhkan dan saling melengkapi.

Soal kasus Sumba. Apakah Gubernur dan rombongan, dengan anggaran negara, datang dari Kupang ke Sumba Timur hanya untuk mengancam penjarakan masyarakatnya dan mengatai peserta pertemuan dengan kata “monyet” ? Kalo itu tujuannya, bisa saja dibuat di Kupang atau di luar NTT, lalu gunakan media sosial dan lebih viral. Maka akan muncul headline, “Gubernur NTT ancam penjarakan rakyat dan mencap monyet serta beraneka jenis binatang kepada rakyatnya, demi mewujudkan kesejahteraan di NTT”.

Lalu, di pihak masyarakat Sumba yang hadir; masyarakat yang datang, tokoh adat Sumba dalam dialog, yang bertanya soal status tanah, dan juga warga masyarakat yang katanya sering ‘nyeletuk’ saat Gubernur bicara. Apakah mereka tinggalkan rumah dan pekerjaannya hanya untuk datang bertengkar dengan Gubernur? Apakah mereka tanpa alasan lalu berani bersoal jawab dengan dengan Guberur di depan banyak orang. Apakah data dan informasi yang dimiliki tokoh adat, sama dengan yang ada pada Pemda dan Gubernur? Apakah inibtaya Krama dan adat budaya Humba; bertengkar dan cari masalah dengan pejabat publik ?

Mereka sudah memberi banyak lahan, pasti ada konteksnya. Pada zaman siapa dan apa yang dijanjikan lalu tidak terpenuhi. Ada pengalaman pahit Umbu di masa lalu, sebagai tokoh adat Humba Bumi Marapu, pastilah Umbu tidak akan rela wibawa adatnya dipertaruhkan di depan seorang pejabat publik. Saat yang sama, ini bukti bahwa jabatan Gubernur yang sama, tetapi konteks dan pejabatnya berbeda.

Hemat saya, baik pak Gubernur NTT maupun Umbu, sama-sama berniat baik, sama benarnya, tetapi ada kendala teknis soal komunikasi dan proses pertemuan itu.

Foto: Sdr. Elson OSA, seniman Sumba yang memainkan Dungga Kodi (foto/ist.)

Semoga dengan wibawa pimpinan publik di Masyarakat adat dan Pemerintah Propinsi, beliau berdua akan temukan solusi terbaik untuk atasi persoalan Tata Krama. Jadi, ada jalan solusi karena saling memaklumi dan memaafkan. Llalu diutamakan soal mencari solusi terbaik untuk mengatasi masalah dan membangun kesejahteraan masyarakat; baik di Sumba Timur, Sumba, maupun untuk Flobamora – NTT seluruhnya.

Jadi, faktanya ada kondisi komunikasi yang tidak kondusif, masing-masing benar dan berniat baik, tapi tidak terjadi dialog harmonis , maka muncul emosi dan terjadilah kilaf salah kata, sebagai mana ramai diberitakan. Sangat mungkin terjadi dan sudah terjadi sesuai konteksnya saat itu, karena kita masih manusia, bukan malaikat. Yang alami akan tahu lebih lengkap dari kita beebagai pihak yang tidak ada dan terlibat saat itu.

Hemat saya, terlihat begitu semangat dan fokus untuk hal yang penting, program pembangunan kesejahteraan rakyat dan investasi, maka mungkin saja hal teknis yang mempermudah proses dan mencegah masalah diabaikan.
Apakah ada persiapan dialog oleh protokoler Pemda Propinsi dan kordinasi yang maksimal dengan Pemda Kabupaten, peserta serta tokoh adat? Siapa pemandu acara dan khusus moderator dialog ini. Apakah pertemuan ini dilakukan spontan saja di luar agenda? Lebih jauh, bagaimana relasi politik maupun relasi pribadi antara pak Gubernur dengan Pimpinan Daerah di Kab. Sumba Timur. Masih banyak hal sebagai konteks dalam kasus ini, sehingga akhirnya semua perlu mengutamakan jawaban pertanyaan refleksi ini. Diri kita dengan kapasitas dan jabatan masing-masing, apakah bagian dari masalah dan terus mau memperpanjang masalah, ataukah kita bagian dari solusi untuk bisa berbuat lebih baik dan banyak, agar kehidupan kita pribadi maupun bersama lebih sejahtera di bumi Flobamora tercinta?

_Kelima,_ soal proyek pembangunan dan Investasi.

Yang tahu dan berjuang mendapat kesempatan manfaat soal proyek dan investasi, jelas bukan masyarakat umum dan juga tokoh Adat.

Dari pengalaman sehari-hari, yang jauh lebih berpeluang memiliki akses informasi tentang proyek pembangunan dan investasi adalah mereka yang memiliki profesi dan kompetensi khusus. Misalnya pengusaha, politisi, pejabat eksekutif dan legislatif, aktifis
sosial, beberapa jurnalis dan akademisi yang konsen soal ini.

Setiap pihak dan profesi wajar berpartisipasi sesuai aturan dan mekanisme proyek dan investasi yang ada di berbagai wilayah Propinsi NTT.

Yang sering menjadi aneh, adalah upaya jalan pintas untuk mendapat akses manfaat, tanpa peran jelas. Karena ini soal uang, proyek dan investasi. Padahal, Investor ada kajian dan strateginya agar modalnya bisa berjalan dan menghasilkan. Untuk datang ke satu wilayah pun, ada aturan dan pertimbangan bisnis, serta tidak boleh dilupakan adalah siapa yang mengajak dan dipercaya. Apa jaminan bagi keamanan dan keberlanjutan investasi modal, agar usaha itu berjalan dan sukses serta memberi manfaat untuk semua pihak yang terlibat: Pemda, para pekerja, pemilik lahan, masyarakat umum, juga Investor tentunya.

Karena ini soal ada uang, maka berbagai upaya dari pihak yang berkepentingan, agar bisa dapat makan keringat, tanpa kerja dan kontribusi peran jelas. Ketika dapat, ya puji-puji, ketika belum atau tidak dapat, maka banyak cara untuk menghambat.

Inilah hemat saya, hal yang mingkin terjadi, tetapi sering seolah diabaikan. Untuk Investor dan pak Gubernur, saya yakin bahwa hal demikian sungguh dipahami karena pengalaman sebekum.menjabat.
Hal utama, kembali pada komunikasi yang kurang kondusif antar multi pihak, mungkin persiapan teknis kurang maksimal.

 

_Keenam,_ soal media dan aneka pendapat

Zaman Now, inilah faktanya. Semua dengan kapasitasnya, kepentingannya, aksesnya terhadap media dan keberpihakannya, bisa membuat publikasi.

Maka, kondisi ini akan selesai oleh waktu, karena sering bersifat spontan dan temporal. Di banding dengan perusahaan, lembaga profesi dan lembaga pemerintah pun bisa ada kelalaian dan salah, apalagi yang sifatnya temporal dan spontan zaman now. Hemat saya, akan ada klarifikasi oleh waktu. Pemerintah, baik di Kabupaten, Propinsi dan Pusat ada bagian humas akan informasikan sesuai aturan dan mekanisme. Semua kita percaya bahwa Pemda Propinsi akan obyektif, taat hukum dan memang sedang berjuang sebagai pelayan publik. Masyarakat pun nyata ingin curhat dan didengarkan oleh pemimpin publiknya, tentang masalah yang dihadapi dan harapan yang didambakan; termasuk yang terjadi di Sumba Timur.

Foto: Sabun Raijua (Foto/ist.)

Beberapa Harapan

_Pertama_ kekhasan Bumi Flobamora, dengan kearifan adat budaya yang kaya, harus dijaga dan dihormati. Kita generasi ini adalah pewarisnya. Kalau bukan kita, siapa lagi. Hemat saya, selain ada Lembaga Adat dalam kelengkapan perangkat Desa, Lembaga Adat Budaya asli perlu didukung dengan regulasi dan peluang anggaran dana desa untuk pembuatan perdes konservasi tempat ritual sakral dan warisan benda sejarah dan adat budaya. Kalender musim adat budaya perlu dilakukan oleh pemangku adat dan didukung pemerintah desa, antara lain melalui anggaran dana desa. Juga sertifikasi lahan pribadi dan lahan Ulayat, kiranya bisa dilakukan, agar mencegah berbagai kasus, demi kepastian hukum dan hak rakyat. Hal ini bukan demi kegiatan bisnis dan pengembangan obyek wisata saja, tetapi jauh lebih utama soal identitas kultural diri kita, di tengah pesatnya globalisasi dan pengaruh digitalisasi yang makin deras.

_Kedua_ Terobosan baru untuk menjembatani PAD kita yang minim, misalnya dengan kerjasama multi departemen dari tingkat Nasional, upaya kemitraan dan Investasi, dan juga program pariwisata yang sedang dikembangkan di wilayah NTT; bersentral dari Labuan Bajo.

Kiranya perlu ada dukungan segenap pihak, ssbagai peluang bagi kemajuan kita di NTT.. Jika ingn dapat manfaat, perlu benahi diri untuk lebih profesional. Jika tidak, kita tertingal kalau masih pakai cara pikir lama dan upaya jalan lintas untuk merampas uang proyek. Zaman sudah berubah dan profesionalitas jadi tagihan saat ini ke depan.

Masih terjadi, jika ingin mendapat manfaat ekonomi dan politik dari proyek dan investasi, lalu ketika belum atau tidak dapat akses, karena kapasitas tidak profesional dan jaringan kerja tidak memadai dan mungkin kubu politik berbeda, maka ada saja pihak yang membuat masalah, sebar hoaks, demo dan hasut masyarakat.

Ada indikasi, bahwa karena kemudahan media digital, maka apa yang terjadi di dunia internasional dan di tingkat Nasional, mungkin ada pihak tertentu mau menduplikasi di NTT, agar mendapat perhatian dan akses manfaat secara instan.

Fakta zaman now, baik proyek pembangunan, investasi dan bisnis umum, ada aturan dan mekanismenya, sulit ditutupi, dan dituntut profesionalitas.

Saat ini yang diperlukan yakni kolaborasi multi pihak dengan profesional, demi berbagi hasil dan manfaat bersama yang fair.

Titik temu nya adalah kejujuran dan keterbukaan, berbagi peran dan ketrampilan, demi berbagi hasil dan manfaat. Misalnya dalam kerjasama yang berbasis online di berbagai bidang. Contoh, tour travel di bidang pariwisata, dan sekarang pengembangan UKM berbasis digital. Bagi yang mau dapat manfaat, harus mengubah diri dan kapasitas, lalu mengikuti sistem dan nilai baru. Bagi yang masa bodoh atau tidak mau berubah, maka ketinggalan kesempatan, manfaat dan zaman.

Hampir semua bidang kehidupan sudah mengikuti tuntutan zaman digitalisasi. Bagaimana kita di Flobamora tetap menjaga identitas budaya, tetapi tidak kehilangan peluang ikut maju dalam era digital milenial ?

_Ketiga_ , Bonum Commune, adalah kebaikan bersama di tingkat komunitas kampung, lingkungan suku dan adat budaya, lingkungan masyarakat desa, kabupaten, bio-region, pulau dan kesatuan kekerabatan seperti Bumi Flobamora.

Maka, tantangan kita adalah, bagaimana mencari solusi masalah dan menangkap peluang saat in, untukembangun kesejahteraan diri, keluarga dan komunitas sosial budaya. Bukan ciptakan masalh, berlarut dalam keterpurukan, jadi bagian masalah, melepaskan peluang lewat, karena tidak mau berubah, lalu terus menuntut serta menunjukkan jari bahwa semua orang salah, jahat, tidak adil, dll.

_Keempat_ Revolusi Flobamora dan NTT.

Revolusi adalah perubahan uang radikal dilakukan dengan sadar, untuk tujuan mulia menjamin martabat dan harkat sebagai manusia; khusus sebagai makluk sosial.

Revolusi Flobamora adalah mengubah secara radikal agar cara berpikir, nilai dan orientasi, kapasitas diri agar makin sejahtera dan bermartabat, dengan identitas warisan adat budaya leluhur. Antara lain seperti ada dalam tata nilai dan ritual sakral spiritualitas adat budaya, serta pesona ikat tenun karya luhur warisan leluhur.

Kita ada, kita bermartabat, kita bisa, kita sejahtera dan damai di Bumi Flobamora yang unik dan kaya ini.

Revolusi NTT adalah perubahan radikal dan strategis dalam terobosan pembangunan SDM dan SDA di wilayah NTT, agar semakin mandiri dan sejahtera, sesuai peluang zaman now. Saya percaya, pimpinan Kabupaten dan Gubernur NTT memiliki kapasitas tersebut. Memang perlu kolaborasi multi pihak internal di NTT, agar bisa membangun jaringan Nasional dan internasional untuk kolaborasi bisnis.

Tentang Revolusi ini, hemat saya sedang dilakukan, namun masih perlu partisipasi multi pihak dengan perubahan dan peningkatan kualitas diri dan lembaga. _On going peocess._ Mungkin Revolusi bisa diartikan bahwa ada pemimpin yang berani membuat terobosan baru, yang belum tentu di terima.banyak pihak, tetapi riil akan diakui ketika hasilnya terbukti. Ini soal kapasitas personal, pemahaman masalah dan peluang, kebjakan dan regulasi, modal dan jaringan; pemimpin yang visioner untuk membuat pilihan dan keputusan.

Akhirnya, semoga Flobamora Lebe Bae, karena Flobamora itu kita dan kitong punya.
NTT sudah dapat banyak akronim negatif, tidak perlu diperpanjang lagi soal “monyet”. Salam dari Maumere manis e, ” _siapa seperti malaikat, bentangkan sayap, terbang dan semua lihat.”_

Foto: Kewagahar, Hewokloang (foto/ist.)

Kita mewarisi kearifan luhur adat budaya Flobamora, kita sayangi kehidupan ini, mari berbuat yang terbaik selama ada kesempatan demi harkat dan martabat kita sebagai manusia.

Satu doa dan harapan di akhir tahun ini, kiranya segera ada pertemuan basodara di atas tikar di rumah adat Humba, _Baku Bae – baku dame,_ sehingga tidak ada lagi “Gubernur Monyet dan “Rakyat monyet” di Bumi Flobamora – tanah air NTT tercinta.

Semoga